Bonus Demografi dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Barat

September 26, 2019

 

Pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksikan akan menikmati BONUS DEMOGRAFI. Apa, sih, bonus demografi itu?

 

Bonus demografi adalah masa di mana jumlah penduduk usia produktif di suatu negara lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif.

 

Menurut Bappenas, diprediksikan pada 2030-2040, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia akan mencapai 64% dari total populasi, atau sekitar 297 juta orang.

 

Lebih banyaknya jumlah penduduk usia produktif ini tentunya berpotensi untuk berefek baik kepada pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Namun, untuk dapat mengambil manfaat dari bonus demografi, dibutuhkan sumber daya manusia yang siap dan mumpuni.

 

Presiden Joko Widodo sudah menyebutkan bahwa salah satu fokus pemerintahannya periode 2019-2024 adalah pengembangan sumber daya manusia. Ini tentu untuk mempersiapkan angkatan kerja untuk dapat mengoptimalisasi kapasitas mereka sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkomitmen untuk menerjemahkan fokus Presiden Jokowi untuk mengembangkan sumber daya manusia di Jawa Barat.

 

Tahun 2018, di Jawa Barat, jumlah penduduk usia produktifnya adalah 35,9 juta orang, naik 1,72% dari tahun sebelumnya. Sementara jumlah angkatan kerjanya juga naik 1,1% dari tahun 2017, yaitu sebanyak 22,6 juta orang.

 

Akan tetapi, di tahun 2018, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat juga naik 3,76% dari tahun sebelumnya, sekarang berjumlah 1,8 juta orang. Dari keseluruhan jumlah pengangguran ini, 51%-nya berasal dari lulusan SMA/SMK.

 

Dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya manusia dan meningkatkan keterserapan angkatan kerja, salah satunya Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan bahwa ia akan mengevaluasi SMK, mengingat jumlah pengangguran terbanyak di Jawa Barat adalah lulusan SMK.

 

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan keterserapan angkatan kerja dari SMK, Ridwan Kamil, dilansir dari Pikiran Rakyat, mengatakan bahwa pemerintah akan belajar dari negara-negara yang sistem sekolah vokasinya berhasil dengan sistem Technical and Vocational Education and Training (TVET) seperti Singapura, Inggris, dan Jerman.